DPR akan menggelar rapat paripurna untuk menentukan naik-tidaknya harga
BBM. Dalam pengambilan keputusan Dewan, dipastikan akan melalui voting.
Walaupun demikian, Partai Demokrat tetap optimistis akan memenangi
pemungutan suara tersebut. Sekalipun PKS berubah sikap menjadi
berseberangan dengan partai-partai politik anggota koalisi.
''Kursi PKS di DPR-RI hanya 56 kursi. Kalau PKS memilih sikap berseberangan, kami tetap optimistis akan memenangkan voting,'' kata Ketua DPP Partai Demokrat Mohammad Jafar Hafsah,
Alasannya, partai koalisi -- Demokrat, Golkar, PAN, PPP, PKB -- masih solid dan tetap mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. ''Berdasarkan hitung-hitungan kami, lima partai politik anggota koalisi memiliki 65 persen suara di parlemen sehingga akan memenangkan voting,'' katanya. Ditanya bagaimana sikap Partai Golkar terhadap usulan kenaikan harga BBM bersubsidi, menurutnya, sepakat mendukung. Menurutnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie berkali-kali menyatakan sikap partainya mendukung usulan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Namun, hal berbeda disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie. Ia menyatakan bahwa untuk saat ini tidak perlu ada kenaikan harga bahan bakar minyak. ''Partai Golkar katakan tak perlu ada kenaikan harga BBM,'' kata Aburizal Bakrie usai dialog dengan masyarakat di perkebunan kelapa sawit PTP VIII Desa Cikasungka, Cigudeg, Bogor, Jabar, Kamis kemarin.
Dengan statemen Aburizal Bakrie tersebut, tentu suara Golkar pada paripurna Jumat ini akan menjadi taruhan dan penentu naik-tidaknya harga BBM yang ditolak keras sebagian besar rakyat Indonesia.
Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq mengisyaratkan partai yang dipimpinnya siap untuk keluar dari koalisi dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pidato politiknya pada penutupan Musyawarah Kerja Nasional PKS di Medan, Rabu malam, Luthfi menyebutkan, kemungkinan keluar koalisi itu dilakukan jika pemerintah tidak mempedulikan kondisi rakyat dalam kebijakan yang ditetapkan.
Sementara itu, PDI-P, Gerindra dan Hanura sejak awal menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM. Mereka beralasan masih ada opsi lain untuk menyelamatkan APBN di tengah meningkatnya harga minyak dunia. Mereka juga beralasan kenaikan harga BBM akan menyengsarakan rakyat karena akan menambah beban masyarakat, walaupun pemerintah menjanjikan akan ada penambahan BLSM.
''Kursi PKS di DPR-RI hanya 56 kursi. Kalau PKS memilih sikap berseberangan, kami tetap optimistis akan memenangkan voting,'' kata Ketua DPP Partai Demokrat Mohammad Jafar Hafsah,
Alasannya, partai koalisi -- Demokrat, Golkar, PAN, PPP, PKB -- masih solid dan tetap mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. ''Berdasarkan hitung-hitungan kami, lima partai politik anggota koalisi memiliki 65 persen suara di parlemen sehingga akan memenangkan voting,'' katanya. Ditanya bagaimana sikap Partai Golkar terhadap usulan kenaikan harga BBM bersubsidi, menurutnya, sepakat mendukung. Menurutnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie berkali-kali menyatakan sikap partainya mendukung usulan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Namun, hal berbeda disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie. Ia menyatakan bahwa untuk saat ini tidak perlu ada kenaikan harga bahan bakar minyak. ''Partai Golkar katakan tak perlu ada kenaikan harga BBM,'' kata Aburizal Bakrie usai dialog dengan masyarakat di perkebunan kelapa sawit PTP VIII Desa Cikasungka, Cigudeg, Bogor, Jabar, Kamis kemarin.
Dengan statemen Aburizal Bakrie tersebut, tentu suara Golkar pada paripurna Jumat ini akan menjadi taruhan dan penentu naik-tidaknya harga BBM yang ditolak keras sebagian besar rakyat Indonesia.
Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq mengisyaratkan partai yang dipimpinnya siap untuk keluar dari koalisi dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pidato politiknya pada penutupan Musyawarah Kerja Nasional PKS di Medan, Rabu malam, Luthfi menyebutkan, kemungkinan keluar koalisi itu dilakukan jika pemerintah tidak mempedulikan kondisi rakyat dalam kebijakan yang ditetapkan.
Sementara itu, PDI-P, Gerindra dan Hanura sejak awal menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM. Mereka beralasan masih ada opsi lain untuk menyelamatkan APBN di tengah meningkatnya harga minyak dunia. Mereka juga beralasan kenaikan harga BBM akan menyengsarakan rakyat karena akan menambah beban masyarakat, walaupun pemerintah menjanjikan akan ada penambahan BLSM.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar